Get Adobe Flash player

Kelembagaan

Aspek hukum pembentukan

Dasar hukum pembentukan Satuan Pengawasan Intern Univesitas Udayana (selanjutnya disebut: SPI Unud), terdiri dari:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor: Kep.275/B/Kp.2009 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  5. Keputusan Rektor Nomor: 297 A/H14/HK/2009 Tentang Satuan Pengendalian Internal di Lingkungan Universitas Udayana, tanggal 20 Juni 2009.
  6. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: Kep.752/B/KP/2010 tentang pembentukan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Universitas Udayana Kementerian Pendidikan Nasional.

 

Kedudukan

Kedudukan kelembagaan SPI Unud adalah sebagai berikut:

  1. SPI Unud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Udayana dan berkoordnasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
  2. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, SPI Unud dikoordinasikan oleh Ketua SPI Unud.

 

Tugas

SPI Unud mempunyai tugas:

  1. Tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja Universitas Udayana;
  2. Tugas pengembangan organisasi SPI dan unit kerja di lingkungan Universitas Udayana;

 

 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, SPI Unud menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi (monev) dan pemeriksaan (auditing), dengan rincian sebagai berikut:

  1. Penyusunan program pengawasan;
  2. Pengawasan kebijakan dan program;
  3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan,  dan barang milik Negara;
  4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  5. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
  6. Pelaksanaan review laporan keuangan;
  7. Pemberian saran dan rekomendasi;
  8. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

 

Dalam melaksanakan tugas pengembangan organisasi SPI dan unit kerja, SPI Unud menyelenggarakan fungsi pokok sebagai berikut:

  1. Penyusunan program pengembangan kapasitas organisasi;
  2. Penyusunan program bimbingan teknis;
  3. Penyusunan program pendampingan pengawas eksternal (BPK, BPKP, dan Itjen Diknas).

 

Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPI Unud mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. Melakukan audit/pemeriksaan di lingkungan unit kerja Unud sesuai dengan bentuk atau jenis audit/pemeriksaan yang berlaku dan diterapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
  2.  Melakukan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan program  atau kegiatan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan unit kerja Unud;
  3.  Melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap berbagai program/kegiatan di lingkungan unit kerja Unud;
  4. Meminta dan memperoleh data/informasi dari pemimpin unit kerja dan atau pejabat lain di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring/evaluasi, fasilitasi/bimbingan dan kegiatan SPI Unud lainnya;
  5. Meminta/memperoleh dan member klarifikasi atas suatu masalah di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
  6. Memberikan rekomendasi atau saran dalam rangka memperbaiki kelemahan dan kekurangan serta mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  7. Membuat telaahan/kajian terhadap kebijakan pimpinan unit kerja dan menyampaikan hasilnya kepada Inspektur Jenderal dan pemimpin unit kerja yang bersangkutan.

 

Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPI Unud mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Membuat laporan atas kegiatan pengawasan/pemeriksaan, monitoring/evaluasi, fasilitasi/bimbingan dan lain-lainkegiatan kepengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada pemimpin unit kerja serta pejabat terkait lainnya;
  2. Melakukan koordinasi dengan pemimpin unit kerja dan pejabat terkait lainnya, baik di lingkungan unit kerja yang bersangkutan maupun di lingkungan Inspektorat Jenderal atas setiap kegiatan kepengawasan yang dilakukan;
  3. Membuat laporan berkala yang berlaku di lingkungan Unud dan Inspektorat Jenderal dan Departemen Pendidikan Nasional dan disampaikan kepada Rektor Unud dan Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada pemimpin unit kerja serta pejabat terkait lainnya;
  4. Meminta petunjuk atau arahan kepada Rektor Unud dan Inspektur Jenderal, Inspektur dan atau pemimpin unit kerja dalam menangani hal-hal, masalah atau kegiatan yang mengandung resiko dan atau masalah yang kompleks;
  5. Melaksanakan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai kepengawasan maupun mengenai aspek kedinasan lainnya.