Get Adobe Flash player

Monthly Archives: April 2013

Diklat

Diklat Audit Perencanaan bagi Anggota Satuan Pengawasan Internal diikuti pada tanggal 12-18 Desember 2012. Diklat bertempat di Hotel Grand Whiz, Jl. Bukit Gading Raya Kav 1 Kelapa Gading Jakarta Utara. Anggota SPI Unud yang menghadiri yaitu I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si.

Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I YPIA telah diikuti oleh SPI Unud. Diklat ini dimulai dari tanggal 3 s.d. 14 Desember 2012. Kegiatan tersebut bertempat di Graha Sucofindo Lt. 3 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan. Diikuti oleh tiga Anggota SPI Unud yaitu:

  1. Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H.
  2. Dr. Ir. Widiastuti, M.T.
  3. Dr. Ir. I Gst. Agung Adnyana Putera, DEA

Diklat

Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 29 September 2012. Diklat ini bertempat di Hotel Mercure Kuta Jl. Pantai Kuta Br. Pande Mas Kuta Bali Propinsi Bali. Kegiatan ini diikuti oleh empat orang anggota SPI Unud yaitu:

  1. Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H.
  2. Dr. I Made Sadha Suardikha, S.E., M.Si., Ak.
  3. I Ketut Sujana, S.E., Ak., M.Si.
  4. Dr. Ir. Widiastuti, M.T.

Diklat

SPI Unud telah mengikuti Diklat Reviu Laporan Keuangan. Diklat ini bertempat di Hotel Aryaduta, Jl. Pierre Tendean (boulevard) Manado Propinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 14 Juli 2012.

Workshop

SPI Unud mengikuti Workshop Rencana Nasional Anti Korupsi di Lingkungan Kemendiknas Regional II NTB Tahun 2011, dengan Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. sebagai peserta. Workshop ini bertempat  di The Santosa Villas & Resort Jl. Raya Senggigi Km 8 Senggigi Lombok NTB. Pelaksanaan dilakukan dari tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2011.

Audit Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Audit Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana  telah dilaksanakan oleh SPI Unud. Audit tersebut dilakukan dengan lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Semester Ganjil 2012/2013 dan Semester Genap 2012/2013. Audit ini dimulai dengan mempersiapkan data terkait penerimaan mahasiswa baru dan dibuka dengan acara entry briefing.

Tujuan audit penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana semester ganjil 2012/2013 dan semester genap 2012/2013 adalah sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
  2. Membantu memastikan bahwa proses pengelolaan risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen dan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
  3. Memberi solusi bagi penyempurnaan sistem pengendalian intern.  Continue reading

Audit Keuangan, BMN, dan SDM Institute for Peace and Democracy (IPD)

SPI Unud melaksanakan Kegiatan Audit Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun Anggaran 2012 pada Unit Kerja Institute for Peace and Democracy (IPD). Kegiatan ini diawali dengan Temu Awal (Welcoming Meeting) dan diakhiri dengan Temu Akhir (Exit Meeting). Berikut diuraikan susunan kegiatan audit tersebut.

No Agenda Kegiatan Tanggal Peserta
1 Persiapan, Survey Audit Pendahuluan, dan Koordinasi Internal SPI 18 Maret – 2 April 2013 Tim SPI
2 Temu Awal (entry briefing) 3 April 2013 Tim SPI dan IPD
3 Pekerjaan Lapangan 3 – 12 April 2013 Tim SPI
4 Perumusan Temuan dan Konfirmasi/Klarifikasi Masalah 11 April 2013 Tim SPI
5 Temu Akhir (exit briefing) 12 April 13 Tim SPI dan IPD
6 Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) 23 April 2013 Tim SPI

Continue reading

Bimtek Pengelolaan SDM 2012

Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang memberikan layanan kepada publik, proses penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan harus memiliki standar pelayanan minimal yang mengacu standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003. Setiap keputusan di bidang perencanaan, seleksi, penempatan, pencatatan, evaluasi, pengembangan, dan pemberhentian SDM khususnya tenaga kependidikan harus transparan dan akuntabel berdasarkan data kapasitas dan beban kerja yang objektif.

Sejak tahun 2012 Unud sudah ditetapkan sebagai institusi BLU, berubah dari status Satker. Dengan perubahan status tersebut kompetensi SDM harus dikembangkan agar dapat memberikan layanan prima bagi seluruh stakeholders Unud. Permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan SDM di Universitas Udayana adalah keakuratan data baik jumlah, kualifikasi, kompetensi, distribusi, pengembangan, dan kinerja SDM belum bisa diperoleh. Keberadaan data juga merupakan masalah baik tentang siapa yang harus membuat, menyimpan, dan mengelola data tersebut masih tidak jelas. Padahal untuk dapat menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan unit diperlukan data yang tepat sehingga konsep “the right man on the right place” bisa terpenuhi dan tujuan Unud lebih cepat tercapai.

Agar dapat meningkatkan akselerasi pengelolaan SDM yang baik maka diperlukan pencerahan-pencerahan pada pengelola SDM sehingga dapat dipahami permasalahan-permasalahan pengelolaan SDM Unud dan dicarikan solusi bersama atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Tujuan diadakannya Bimtek Pengelolaan SDM 2012 yaitu sebagai berikut.

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengelola SDM;
  2. Memberikan pemahaman yang sama bagi  para atasan langsung/Kasubag Kepegawaian di unit kerja masing-masing dalam  pengelolaan SDM;
  3. Terciptanya pengelolaan  SDM yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif;

Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM Universitas Udayana adalah para Atasan Langsung (PD II), para pengelola SDM tingkat fakultas maupun universitas (Bagian Kepegawaian) dan unit terkait  di lingkungan Universitas Udayana yaitu sebanyak 61 orang.

Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM Universitas Udayana dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 yang bertempat di Ruang Aula Lantai IV Gedung Program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pembicara berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali yaitu Bapak I Wayan Simpen, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dengan durasi waktu kegiatan yaitu ± 2 jam.

Foto-Foto Kegiatan

DSCF0489

DSCF0524

DSCF0544

DSCF0553

DSCF0554

Bimtek Pengelolaan BMN 2012

Barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara (BMN) meliputi: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, jaringan dan instalasi.

Aset yang harus dikelola adalah semua aset baik yang berasal dari APBN, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua aset tersebut harus ditatausahakan sebagai barang milik negara (BMN). Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 07/PMK.02/2006  tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi acuan dalam proses perubahan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Perubahan pengelolaan Unud dari PTN menjadi PT BLU memberi peluang bagi perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sarana prasarana untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik. Dalam kaitan itu unit kerja yang mengurusi pengelolaan dan pemeliharaan BMN perlu diperkuat.

Unit kerja yang melakukan pengelolaan dan pemeliharaan BMN diharapkan dapat menyelenggarakan layanan prima di bidang sarana prasarana kampus bagi mahasiswa, pegawai dan dosen Unud. Layanan prima tersebut akan tercermin dengan terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif dan pelayanan sarana prasarana yang efektif dan efisien serta suasana kampus yang aman dan nyaman. Tantangan yang harus dihadapi antara lain bagaimana merencanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset dengan baik serta mendorong tumbuhnya komitmen segenap warga kampus dalam menjaga kelestarian aset.

Untuk itu pembinaan SDM pengelolaan BMN harus lebih ditingkatkan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat ruang lingkup dan tuntutan pengelolaan BMN Universitas Udayana baik secara kualitatif maupun kuantitatif semakin meningkat dengan intensitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang semakin ketat, maka perlu meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan BMN, agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini dalam pelaksanaan pengelolaan BMN masih terdapat kendala-kendala sehingga membutuhkan perhatian kita bersama. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi/kesepahaman antara para pengelola BMN ditingkat Rektorat maupun unit-unit kerja serta pejabat pengambil kebijakan, dengan mengacu pada aturan-aturan yang relevan dalam pelaksanaan pengelolaan BMN

Tujuan diadakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Tahun 2012 yaitu sebagai berikut.

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengelola BMN.
  2. Memberikan pemahaman yang sama bagi  para atasan langsung di unit kerja masing-masing dalam  pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Terciptanya pengelolaan  BMN yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

 

Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Universitas Udayana adalah para Atasan Langsung (PD II), para pengelola BMN tingkat fakultas maupun universitas (Bagian Umum dan Perlengkapan) dan unit terkait  di lingkungan Universitas Udayana yaitu sebanyak 60 orang.

Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Universitas Udayana dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 yang bertempat di Ruang Aula Lantai IV Gedung Program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pembicara berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yaitu Bapak Usman Arif Murtopo sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Denpasar dengan durasi waktu kegiatan yaitu ± 2 jam.

Foto-Foto Kegiatan

DSCF0206

DSCF0251

DSCF0308

DSCF0316

Bimtek Pengelolaan Keuangan 2012

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan wewenang perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih besar ke unit pengguna anggaran. Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan pada perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan. Hasil evaluasi diri terhadap pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan masih rendah untuk mengelola anggaran yang semakin membesar dan menggunakan sistem baru. Untuk itu maka pembinaan pengelolaan keuangan harus lebih ditingkatkan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat ruang lingkup dan tuntutan pengelolaan keuangan Universitas Udayana baik secara kualitatif maupun kuantitatif semakin meningkat dengan intensitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang semakin ketat, maka perlu meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan masih terdapat kendala-kendala sehingga membutuhkan perhatian. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi/kesepahaman antara para pengelola keuangan di tingkat Rektorat maupun unit-unit kerja serta pejabat pengambil kebijakan, dengan mengacu pada aturan-aturan yang relevan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU yaitu sebagai berikut.

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengelola keuangan
  2. Memberikan pemahaman yang sama bagi  para atasan langsung / BPP di unit kerja masing-masing dalam  penggunaan anggaran dan penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan yang berlaku
  3. Terciptanya pengelolaan  keuangan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif

Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU Universitas Udayana adalah Pejabat Pembuat Komitmen Unit, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan unit terkait dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Udayana yaitu sebanyak 68 orang.

Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 yang bertempat di Ruang Aula Lantai IV Gedung Program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pembicara berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali sebagai Kepala Bidang Akuntan Negara dengan durasi waktu kegiatan yaitu ± 2 jam.

Foto-Foto Kegiatan

DSCF0045DSCF0059DSCF0060

DSCF0068

DSCF0092

DSCF0142

DSCF0179